.: Web Site Korps Lalu Lintas Bidang Registrasi dan Identifikasi:.   Senin, 20 November 2017 WIB    
  BERITA UTAMA   ♦ Aplikasi Upload APM v.1.0.5 ♦ PELAKSANAAN OPERASI SIMPATIK TAHUN 2015 ♦ VERIFIKASI (PANEL I) EVALUASI PELAKSANAAN RBP GEL II THN 2011 - 2014 ♦ Jokowi: Transportasi Massal di Kota Besar di Indonesia Harus Dimulai ♦ Cek Kepadatan Lalu Lintas Jakarta Pagi Ini ♦ Truk Terguling di Flyover Simprug, 8 Orang Jadi Korban  
Hari Ini : 127
Kemarin : 319
Bulan ini : 9636
Tahun ini : 158859
Total : 20860367
Hits Count : 656
Now Online : 15 User
Website Mabes Polri

Website Korlantas Polri

NTMC Korlantas Polri

 
 ID : 3
 Hari : Kamis
 Tanggal : 27 Januari 2015
 Judul : Sejarah Samsat
 

Samsat merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan "Kantor Bersama Samsat". Dalam hal ini, Polri memiliki fungsi penerbitan STNK; Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB); sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Lokasi Kantor Bersama Samsat umumnya berada di lingkungan Kantor Polri setempat, atau di lingkungan Satlantas/Ditlantas Polda setempat. Samsat ada di masing-masing provinsi, serta memiliki unit pelayanan di setiap kabupaten/kota. SEJARAH DAN DASAR HUKUM SAMSAT sampai dengan tahun 1974 Proses perpanjang STNK harus membuang waktu cukup lama karena mesti mendatangi tiga kantor. Membayar pajak harus datang ke kantor pajak. Esoknya, mereka yang hendak membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan harus mendatangi kantor Asuransi Jasa Raharja. Dan mereka pun harus mendatangi kantor polisi lalu lintas untuk memperoleh STNK. Masing-masing instansi belum terintegrasi. 1974-1976 Dengan Tujuan Registrasi dan Identifikasi Forensik Ranmor dan data pengemudi lebih akurat, kecepatan dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, dilakukan ujicoba pembentukan SAMSAT di Polda Metro Jaya. 1976-1988 Berdasarkan INBERS 3 Menteri, Menhankam, Menkeu & Mendagri No. Pol. KEP/13/XII/1976, No.KEP-1693/MK/IV/12/1976, 311 TAHUN 1976 bahwa Konsep SAMSAT diberlakukan di seluruh Indonesia Kepolisian RI, PT Jasa Raharja (Persero) & Dinas Pendapatan Provinsi bersama-sama. Meski demikian masing-masing instansi menerbitkan tanda bukti untuk setiap pelunasan kewajiban di SAMSAT. 1988-1993 Berdasarkan INBERS, Menhankam, Menkeu & Mendagri No. INS/03/X/1988, No. 5/IMK.013/1988, No. 13A Tahun 1988 dilakukan penyederhanaan dokumen yaitu · Formulir permohonan/pendaftaran STNK/Pajak/SWDKLLJ digabung jadi satu. · Tanda Pelunasan Pembayaran SWDKLLJ PT Jasa Raharja (Persero)yang tercantum dalam STNK/STCK berlaku sebagai pengganti polis Asuransi (sertifikat) 1993-1999 Diberlakukan revisi masa berlaku STNK dan TNKB dari 1 tahun menjadi 5 tahun namun setiap tahunnya melakukan pengesahan STNK berdasarkan INBERS Panglima Angatan Bersenjata, Menkeu & Mendagri No. INS/02/II/1993, No. 01/IMK.01/1993, No.2A Tahun 1993. Mekanisme Perpanjangan STNK dibentuk 5 pokja (loket) untuk pelayanan. 1999 sd. Sekarang Berdasarkan INBERS Menhankam, Menkeu & Mendagri No. Pol. INS/03/M/X/1999, No. 6/IMK.014/1999, No. 29 Tahun 1999 menetapkan penyempurnaan dan penyederhanaan sistem operasi pelayanan dari 5loket menjadi 2 loket. · Pembayaran SWDKLLJ yang tertera pada SKPD berfungsi sebagai pengganti polis asuransi (sertifikat). · Tanda Pelunasan dan Pengesahan digabung dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah divalidasi cash register sebagai tanda bukti pembayaran.


 
Kembali ke Daftar Artikel
User :
Password :
   
NOMOR : 1
POLDA : JAWA TIMUR
TOTAL : 19.254.554
PERSENTASE : 17,39

NOMOR : 2
POLDA : METRO JAYA
TOTAL : 17.270.808
PERSENTASE : 15,60

NOMOR : 3
POLDA : JAWA TENGAH
TOTAL : 15.166.466
PERSENTASE : 13,70

NOMOR : 4
POLDA : JAWA BARAT
TOTAL : 13.575.777
PERSENTASE : 12,26

NOMOR : 5
POLDA : SUMATERA UTARA
TOTAL : 5.813.342
PERSENTASE : 5,25

NOMOR : 6
POLDA : BALI
TOTAL : 3.720.755
PERSENTASE : 3,36

NOMOR : 7
POLDA : LAMPUNG
TOTAL : 3.284.668
PERSENTASE : 2,97

NOMOR : 8
POLDA : RIAU
TOTAL : 3.256.443
PERSENTASE : 2,94

NOMOR : 9
POLDA : SUMATERA SELATAN
TOTAL : 3.071.021
PERSENTASE : 2,77

NOMOR : 10
POLDA : KALIMANTAN TIMUR
TOTAL : 2.764.911
PERSENTASE : 2,50

NOMOR : 11
POLDA : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TOTAL : 2.526.882
PERSENTASE : 2,28

NOMOR : 12
POLDA : SULAWESI SELATAN
TOTAL : 2.243.162
PERSENTASE : 2,03

NOMOR : 13
POLDA : SUMATERA BARAT
TOTAL : 2.014.105
PERSENTASE : 1,82

NOMOR : 14
POLDA : JAMBI
TOTAL : 1.990.549
PERSENTASE : 1,80

NOMOR : 15
POLDA : BANTEN
TOTAL : 1.829.424
PERSENTASE : 1,65

NOMOR : 16
POLDA : NANGROE ACEH DARUSSALAM
TOTAL : 1.593.492
PERSENTASE : 1,44

NOMOR : 17
POLDA : NUSA TENGGARA BARAT
TOTAL : 1.519.360
PERSENTASE : 1,37

NOMOR : 18
POLDA : KALIMANTAN BARAT
TOTAL : 1.450.750
PERSENTASE : 1,31

NOMOR : 19
POLDA : KALIMANTAN SELATAN
TOTAL : 1.162.258
PERSENTASE : 1,05

NOMOR : 20
POLDA : KALIMANTAN TENGAH
TOTAL : 929.609
PERSENTASE : 0,84

NOMOR : 21
POLDA : BENGKULU
TOTAL : 907.353
PERSENTASE : 0,82

NOMOR : 22
POLDA : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TOTAL : 890.038
PERSENTASE : 0,80

NOMOR : 23
POLDA : KEPULAUAN RIAU
TOTAL : 818.571
PERSENTASE : 0,74

NOMOR : 24
POLDA : SULAWESI TENGAH
TOTAL : 659.246
PERSENTASE : 0,60

NOMOR : 25
POLDA : NUSA TENGGARA TIMUR
TOTAL : 626.173
PERSENTASE : 0,57

NOMOR : 26
POLDA : SULAWESI UTARA
TOTAL : 603.425
PERSENTASE : 0,55

NOMOR : 27
POLDA : SULAWESI TENGGARA
TOTAL : 588.762
PERSENTASE : 0,53

NOMOR : 28
POLDA : PAPUA
TOTAL : 423.621
PERSENTASE : 0,38

NOMOR : 29
POLDA : GORONTALO
TOTAL : 284.796
PERSENTASE : 0,26

NOMOR : 30
POLDA : PAPUA BARAT
TOTAL : 222.504
PERSENTASE : 0,20

NOMOR : 31
POLDA : MALUKU
TOTAL : 145.967
PERSENTASE : 0,13

NOMOR : 32
POLDA : MALUKU UTARA
TOTAL : 115.902
PERSENTASE : 0,10

NOMOR : 33
POLDA : SULAWESI BARAT
TOTAL : 0
PERSENTASE : 0,00

Loading...