Ini adalah sanksi bagi pemerintah daerah dan sekolah yang mewajibkan atau melarang seragam dengan atribut agama

Pemerintah telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri tentang penggunaan seragam dan atribut bagi siswa, pendidik, dan tenaga pengajar di sekolah dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Melalui keputusan tersebut, pemerintah menetapkan bahwa pemerintah daerah (Pemda) dan sekolah negeri tidak boleh mewajibkan atau melarang siswa atau guru mengenakan pakaian dengan atribut keagamaan.

SK tersebut ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim

, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Baca juga: Menteri SKB 3, Pemda, dan Sekolah Tidak Boleh Memerlukan atau Melarang Seragam dengan Atribut Keagamaan

Pemerintah daerah dan sekolah harus mencabut kewajiban atau larangan mengenakan seragam dengan atribut agama paling lambat 30 hari setelah keputusan menteri ini mulai berlaku pada 3 Februari.

Jika masih ada peraturan daerah atau sekolah yang mengatur atau melarang penggunaan seragam dengan atribut keagamaan, kotamadya dan sekolah dapat dikenakan sanksi.

Berikut sanksi bagi pemerintah daerah atau sekolah yang melanggar lima diktum SKB:

Dapatkan informasi, inspirasi, dan wawasan di email Anda.
email pendaftaran

A. Pemerintah daerah mengenakan sanksi disiplin kepada kepala sekolah, guru dan/atau tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

B. Gubernur mewakili Pemerintah Pusat memberikan sanksi kepada bupati/walikota berupa teguran tertulis dan/atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Baca juga: SKB 3 Menteri, Menteri Agama optimistis perkuat toleransi di sekolah

C. Kementerian Dalam Negeri:

  1. menjatuhkan sanksi kepada bupati/walikota berupa teguran dan/atau sanksi lain apabila gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak melaksanakan ketentuan huruf b;
  2. Memberikan sanksi kepada gubernur berupa teguran tertulis dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    D. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenakan sanksi kepada sekolah yang bersangkutan sehubungan dengan bantuan operasional sekolah dan bantuan negara lainnya yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Kementerian Agama:

  1. Memberikan bantuan dan penguatan pemahaman agama dan praktik keagamaan yang moderat kepada pemerintah daerah dan/atau sekolah yang bersangkutan; dan
  2. Dapat mempertimbangkan pemberian dan pencabutan sanksi berdasarkan huruf a, b, c, dan d.

LIHAT JUGA :

https://www.dosenmatematika.co.id/
https://pendidikan.co.id/
https://www.kuliahbahasainggris.com/
https://www.sekolahbahasainggris.co.id/
https://www.ilmubahasainggris.com/
https://www.kakakpintar.id/
https://ruangseni.com/
https://jurubicara.id/
https://www.i4startup.id/
https://minglebox.com/